PERAN OMBUDSMAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam artikel kali ini akan membahas mengenai Profil sebuah lembaga negara yang khusus menangani terkait permasalahan layanan publik, “Ombudsman” sebuah lembaga yang dibentuk dan diarahkan sebagai watchdog terhadap kinerja si pelayan masyarakat. dalam perkembangannya khususnya di kalimantan Selatan nama Ombudsman sangat jarang didengar maupun terpublikasikan di media sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan keberadaan lembaga tersebut sampai saat ini tidak diketahui sejauh mana keberadaan nya memberikan pengaruh dan/atau perubahan, mudah-mudahan saja lembaga ini kedepannya bisa memberikan sedikit angin segar kepada masyarakat yang selama ini dirugikan oleh si pelayan.

Sekilas Tentang Penulis :

Artikel ini ditulis oleh lagi-lagi Anggota Luar Biasa Mapala Justitia yang dari kuliah sampai sekarang memiliki andil yang besar dalam kemajuan organisasi Mapala justitia FH Unlam, pemikiran serta daya juangnya sangat menginspirasi kawan-kawan anggota yang lain, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi garis tebal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sewaktu menjabat sebagai ketua umum mapala Justitia, mudah-mudahan idealisme itu tidak luntur dan masih terus ditularkan sampai tutup usia.

Biodata Penulis

Nama : Sopian Hadi, SH
Pengalaman : Asisten Ombudsman Kalsel 2011 sampai sekarang, Ketua Umum Mapala Justitia periode 2008-2009, Ketua Divisi Olahraga Arus Deras 2006-2007,
Alamat Email : sopyan@ombudsman.go.id atau sopiansopianh@yahoo.co.id
Moto : Tegakkan keadilan walau rangit runtuh.
TTL : Banjarmasin, 11 Januari 1983

Selamat Membaca dan semoga bermanfaat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di dalam Negara hukum Republik Indonesia. Padahal pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (good governance). Good Governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun yang juga sangat mendasar yaitu adanya kerelaan para penyelenggara pemerintahan serta penyelenggara negara untuk bersedia dikontrol dan diawasi, baik secara internal maupun eksternal. Terkait dengan pengawasan eksternal tersebut, maka kehadiran Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah angin segar guna terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dewasa ini institusi Ombudsman telah berkembang di seluruh dunia lebih dari 130 negara. Negara asal mula Ombudsman adalah Swedia, yang telah membentuk Ombudsman sejak 1809. Ada beberapa jenis Ombudsman yang berkembang, tetapi sebagian besar berbentuk Ombudsman Parlementer (Ombudsman yang dipilih oleh Parlemen). Kata “Ombudsman” berasal dari bahasa Skandinavia, yang artinya “perwakilan”. Sebelum Era Reformasi Indonesia tidak memiliki Lembaga Ombudsman atau lembaga semacam Ombudsman, justru karena itu dapat dikatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang sampai saat ini masih eksis merupakan produk reformasi.
Selama ini kita memang telah memiliki lembaga pengawas baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Bahkan terdapat lembaga pengawas yang secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan ataupun Bank Indonesia. Selain itu juga terdapat Organisasi Non Pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang sekarang ini banyak tumbuh serta turut beraktifitas melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan negara. Namun, lembaga pengawasan fungsional tersebut memiliki keterbatasan, misalnya BPK, yang hanya mengawasi masalah keuangan saja, dilihat dari sisi institusinya pun seperti Inspektorat Jenderal, keberadaan lembaga pengawas yang bersifat internal tersebut tidak mandiri, karena berada dalam satu struktur kelembagaan. Memperhatikan kenyataan-kenyataan tersebut kiranya dapat dikemukakan bahwa ternyata masih terdapat celah-celah yang secara mendasar luput dari sasaran pengawasan. Dari aspek kelembagaan juga belum ada lembaga yang secara optimal memperoleh pengakuan dan diterima sebagai pengawas. Bahkan juga belum ada prosedur yang dapat menjembatani antara mekanisme yang bersifat kaku sebagai akibat sistem struktural hierarkis di satu pihak dengan mekanisme lentur/pendek dari suatu organisasi yang tidak struktural hierarkis. Dengan demikian diperlukan suatu jalan keluar yang diharapkan pada satu sisi merupakan jalan tengah bagi kepentingan pengemban sistem struktural hierarkis serta kepentingan pengemban sistem non struktural, namun pada sisi lain mampu menampung seluruh aspirasi warga masyarakat tanpa harus melewati sistem prosedur atau mekanisme yang berliku-liku.
Dilandasi oleh kondisi baik yang mencakup substansi pengawasan, prosedur maupun kelembagaan maka Ombudsman merupakan salah satu alternatif. Tentu di dunia ini tidak ada satu lembagapun yang dapat merupakan obat ajaib dalam arti menyembuhkan segala macam penyakit dengan seketika. Tetapi setidak-tidaknya sekarang ini sudah kurang lebih 130 negara memiliki Ombudsman (dengan sebutan bermacam-macam) baik Ombudsman Nasional maupun Ombudsman Daerah dan lebih dari 50 negara telah mencantumkannya dalam konstitusi.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi tugas penyelenggaraan negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi kegiatan melayani, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan umum oleh penyelenggara negara, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman, serta melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun melakukan investigasi atas inisiatif sendiri.

LAPORAN KEPADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima laporan dan mempelajari laporan mengenai adanya dugaan “maladministrasi” yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “maladministrasi” adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Ombudsman Republik Indonesia berwenang memeriksa laporan dugaan maladministrasi tersebut apakah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan, meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada para pihak, memeriksa dan meminta dokumen-dokumen serta meminta fotocopy, membuat rekomendasi dan bila perlu mengumumkan kepada publik. Ombudsman juga dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait misalnya Presiden, Kepala Daerah atau DPR/DPRD dalam rangka perbaikan peraturan atau perbaikan layanan umum. Adapun orang yang dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman adalah seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat antara lain menyebutkan identitas lengkap, menguraikan peristiwa yang dilaporkan secara rinci dan telah mengajukan keberatan kepada instansi atau pejabat yang dikeluhkan.
Mekanisme dan tata kerja Ombudsman Republik Indonesia meliputi pengaturan tentang keseluruhan proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan, kewajiban Pelapor untuk menyerahkan dokumen serta kerahasiaan pelapor. Ombudsman wajib menolak atau menghentikan laporan bila laporan tidak memenuhi syarat formal misalnya identitas Pelapor tidak lengkap, hanya berupa tembusan, keluhan tidak disertai alasan yang mendasar, perilaku yang dilaporkan tidak cukup beralasan untuk diperiksa, Pelapor tidak diberi kuasa oleh korban, substansi yang dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau instansi yang berwenang, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi yang berwenang, Pelapor tidak menggunakan proses administartif yang disediakan dan aparat yang dilaporkan tidak diberitahu secara patut oleh Pelapor tentang permasalahan yang dikeluhkan sehingga tidak dapat menjelaskan pendapatnya sendiri. Sedangkan Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan bila setelah melakukan pemeriksaan awal ternyata substansi yang dilaporkan merupakan kebijakan umum, perilaku yang dilaporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan dengan prosedur administratif, tercapai penyelesaian dengan cara mediasi juga apabila Pelapor mencabut laporannya. Sebagai institusi publik, dalam menangani keluhan masyarakat, Ombudsman tidak mengenakan biaya atas pelayanan yang diberikan. Semua urusan administrasi Pelapor dilakukan tanpa pungutan apapun.

REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat, apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat meminta klarifikasi terhadap Terlapor (dalam hal ini penyelenggara negara/pemerintahan) mengenai dugaan adanya tindakan maladministrasi yang telah dilakukannya. Sehingga Terlapor mempunyai hak jawab terhadap substansi yang dilaporkan oleh masyrakat tersebut. Dalam hal ini, Ombudsman mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Jadi posisi Ombudsman adalah di tengah-tengah, hal tersebut sesuai dengan prinsip universal Ombudsman, yakni Impartial. Rekomendasi Ombudsman merupakan kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. * (dikutip dari berbagai sumber).

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

Apabila masyarakat, khususnya yang berdomisili di Kalimantan Selatan, ingin melapor keluhan yang berkaitan pelayanan publik ke Ombudsman, maka laporannya bisa dikirim lewat pos/kurir, melalui telepon, melalui email (pelayanan@ombudsman.go.id) atau datang langsung ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Kejaksaan Kayu Tangi II Rt. 16 No. 7 Telp: (0511) 3303790 Banjarmasin 70124.

(mjfh138)

About these ads

2 responses to “PERAN OMBUDSMAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

  1. exzy222ymail.com

    ombudsman bener2 bijaksana dan tangguh melayani smua masalah dari kecil sampai besar,sy bener2 salut dan bangga dengan ombudsman,tp sy bagaimana caranya sy bs menghubungi ombudsman soale punya masalah dikantor.trm

  2. perlunya dukungan yang lebih oftimal dari berbagai macam partisifasi media kepada lembaga negara ini yang biasa disingkat ORI yaitu Ombudsman Republik Indonesia atau dengan singkatan lain KON yaitu Komisi Ombudsman Nasional yang mana lembaga negara ini memang pada saat sekarang ini jarang diketahui oleh kalangan masyakat,baik itu masyarakat biasa,pejabat,penguasa terkadang pada pejabat-pejabat lain pun yang mana pada mereka itu bertugas menegakan hukum belum mengetahui akan kelahiran lembaga negara ini,dan perlu kita ketahui pula bahwasanya Ombudman telah lahir disetiap provinsi dengan status perwakilan pada suatu provinsi di indonesia yang mana ditugaskan khusus untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik/umum,ombudsman mempunyai wewenag khusus pada pengawasan pelayanan publik yang yang telah diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk pula yang telah diselenggarakan oleh BUMN,BUMD,BHMN,serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dari sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari APBN/APBD.dengan berdasarkan Undang undang negara Republik Indonesia No 37 thn 2008 dan Undang undang No 25 thn 2009 dan dengan berlandaskan dasar negara Pancasila dan Undang undang dasar Republik indonesia tahun 1945 yang bertujuan menciftakan kehidupan yang adil dan sejahtera mencerdaskan kehidupan bangsa,bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme,ombudsman dalam melaksanakan tugas tugas tertentu sesuai perundang undangan Ombudsman,bebas dari campur tangan lembaga lembaga lain,namun ombudsman bisa saja meminta bantuan hukum kepada institusi kepolisian pada saat dan waktu waktu tertentu yang sesuai dengan perundangan,dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya,ombudsman tidak dapat ditangkap,ditahan,diiterogasi,dituntut,atau digugat dimuka pengadilan.sesuai dengan bunyi pasal 44 dlm Bab X UU no 37 thn 2008 yang berbunyi “setiap orang yang menghalangi ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 1.000.000.000.,-( satu miliar rupiah ) jadi disini saya menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat jika anda saudara/i sekalian bila mana saudara/i sekalian telah menemukan pada suatu instansi/pemerintahan yang telah menjalankan misi negara yang telah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan perundang undangan baik itu pemerintahan,badan Hukum,badan usaha,atau perorangan yang telah saudara/i ketahui bahwasanya didalam unsur praktek tersebut terdapat praktek maladministrasi,atau melanggar,melawan hukum maka saudara/i sekalian bisa saja melaporkannya keombudsman,,jadi mengenai laporan sasudara/i akan diperiksa dan dipelajari oleh ombudsman setelah itu ombudsman akan melaksanakan tugas tugasnya sesuai dengan perundang undangan ombudsman…perlu saudara/i ketahui bahwasanya ombudsman dilahirkan bukan untuk menghukum tapi justru ombudsman dilahirkan untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik dalam pemerintahan supaya menjadi baik.
    demikian kiranya ini saya sekedar menambahkan dari pesan dan kesan seorang mapala justitia dalam pengenalan terhadap masyarakat tentang ombudsman,mudah-mudahan ini bisa bermamfa,at bagi kita semua tentunya untuk kehidupan kedepannya.amiin.

Silahkan Tulis Komentar/Saran/Kritik Anda...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s