TERUMBU KARANG BUTUH PERLINDUNGAN JAUH LEBIH BESAR LAGI

Tadi malam sebelum tidur saya sempat meminta salah satu kawan saya yang juga anggota Mapala Justitia untuk mengirim tulisan dalam rangka meperbaharui blog yang sudah lama vakum ini, sebenarnya sudah semua anggota yang sampai saat ini masih aktif menulis maupun menjadi juru tulis (wartawan red) saya hubungi untuk menyumbangkan karyanya dalam rangka memberikan sedikit sumbangsih kepedulian terhadap lingkungan, dengan harapan tulisan-tulisan yang sudah diposting bisa berguna buat rekan-rekan yang membacanya syukur-syukur bisa jadi referensi. Kepanjangan kayanya mukaddimah nya langsung aja deh cekidot mas/mba brow semua, tapi sebelumnya saya jabarkan dulu sedikit profil penulis kita minggu ini….

Nama
Moh. Ibnu Agil, SH
Pengalaman Organisasi
– Anggota Mapala Justitia dari 2006 sampai sekarang
– Ketua BEM FH Unlam 2009-2010
– Aktif di LSM (LPMA, WALHI dll) sampai sekarang
– Pokoknya T.O.P BGT dahh…

Karyanya………….
Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermartipik) dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat (Bengen, 2002). Menurut Dahuri (2003), bahwa hewan karang termasuk kelas Anthozoa, yang berarti hewan berbentuk bunga (Antho artinya bunga; zoa artinya hewan). Lebih lanjut dikatakan bahwa Aristoteles mengklasifikasikan hewan karang sebagai hewan-tumbuhan (animal plant). Baru
pada tahun 1723, hewan karang diklasifikasikan sebagai binatang. Menurut Dahuri (2003), kemampuan menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik yang dinamakan zooxanthellae. Sel-sel yang merupakan sejenis algae tersebut hidup di jaringan-jaringan polyp karang, serta melaksanakan fotosintesa. Hasil samping dari aktivitas fotosintesa tersebut adalah endapan kalsium karbonat (CaCO3), yang struktur dan bentuk bangunannya khas. Ciri ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang karang.
Menegakkan peraturan diwilayah pesisir bukanlah pekerjaan mudah, termasuk mengenai eskosistem terumbu karang. Ketidak mudahan itu terutama dikarenakan ada sejumlah kondisi yang sudah melembaga diwilayah pesisir yang tidak dapat dipisahkan dari “pembiaran” eksploitasi atau perusakan terumbu karang secara tidak langsung lainnya selama bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi kesimpulan publik, bahwa pengelolaan terumbu karang selama ini diatur oleh hukum kelautan dan perikanan yang sanksi dan penegakkannya sangat lemah. Hukum kelautan di Indonesia bercirikan open access dan laut dipandang sebagai arena pertarungan bebas. Maka siapa yang kuat di arena itu yang bakal menang.
Pada tingkat lokal pengaturan pengelolan terumbu karang akan kian sulit, apabila pengaturan yang dibuat dilakukan tanpa memperhatikan faktor sosial budaya yang sudah hidup dan menguat dalam masyarakat lokal. Dalam hubungan ini misalnya, eksploitasi atau perusakkan terhadap terhadap terumbu karang sudah menjadi biasa dan umumnya dikaitkan dengan faktor perekonomian masyarakat

Kawasan Lindung Dan Konservasi Terumbu Karang Bunati Di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Semakin Terancam Kelestariannya Karena Aktifitas Pelabuhan Khusus (Pel-Sus)

Semakin rusaknya ekosistem kawasan lindung dan konservasi akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem laut dan pantai, khususnya di wilayah yang ada pesisir dan laut seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Baru dan Batola ditimbulkan karena kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang. Hal ini bisa terjadi akibat adanya tumpang tindih dan inkosistensi dalm pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah-wilayah tersebut. Fakta adanya pelabuhan khusus batubara di sekitar wilayah pesisir pantai angsana menunjukkan bahwa ternyata peraturan perundang-undangan belum diterapkan sebagaimana mestinya.
Dalam Undang-Undang No. 27 thn 2007 ttg Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah jelas disebutkan adanya larangan pemamfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan fisik yang bisa menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan (pasal 35 (l)).
Senada dengan undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah No 24 thn 2008 ttg Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan selatan. Dalam salah satu ketentuan ini juga menyebutkan larangan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung (pasal 12 dan 13).
Ketidakpatuhan pemerintah daerah setempat dengan mengijinkan beroperasinya Pelabuhan Khusus Batubara di sekitar kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi tersebut tentu saja akan berakibat buruk terhadap kelestarian lingkungan dan terumbu karang. Selain kerusakan lingkungan dan terumbu karang, aktivitas Pelabuhan Khusus tersebut tentu saja pada akhirnya bisa mengurangi hasil tangkapan ikan nelayan di sekitar kawasan yang tercemar (Banjarmasinpost.co.id – Minggu, 24 April 2011).
Persoalan kerusakan terumbu karang seperti yang kita saksikan hari ini, sebenarnya tidak lebih dari adanya pembiaran selama bertahun-tahun dan terlambat disadari sebagai sebuah ancaman masa kini dan mendatang. Karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah komitmen penegakkan hukum yang kuat. Sekalipun kita sangat memahami kerusakaan lingkungan merupakan ancaman serius terhadap sumber pangan manusia, tetapi pelaku perusakan ekosistem terumbu karang belum diakomodir sebagai kejahatan luar biasa seperti ilegal logging dan ilegal fishing, bahkan seperti tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di negeri ini masih parsial, padahal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan perusakan terumbu karang lebih parah dan mengancam sumber pangan manusia dan ekosistem,
Pengrusakan terumbu karang tersebut khususnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia, merupakan tindakan inkonstitusional alias melanggar hukum. Dalam UU 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 ini merupakan landasarn yuridis dan sekaligus merupakan arah bagi pengaturan terhadap hal yang berkaitan dengan sumberdaya terumbu karang. Selain itu salah satu tujuan dari Strategi Konservasi Dunia 1980 adalah menetapkan terumbu karang sebagai sistem ekologi dan penyangga kehidupan yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Terumbu karang termasuk salah satu dari ekosisten yang terkait dengan sumber daya perikanan. Dalam hubungan ini misalnya, apakah setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan pada kawasan konservasi sumber daya perikanan sudah memiliki izin ? Ada sejumah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 yang menyaratkan sejumlah izin berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya di wilayah konservasi seperti melakukan pembangunan sarana fisik. Atas pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang sudah ditetapkan dikenakan sanksi administratif dari pencabutan peringatan tertulis, pencabutan izin sampai denda. Disisi lain ada lagi sanksi terhadap beberapa hal yang sudah ditetapkan dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pola penetapan sanksi seperti dalam PP No.60 Tahun 2007 tersebut mencerminkan, bahwa betapa sanksi -sanksi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya terumbu karang memerlukan suatu kodifikasi. Ini terutama berkaitan dengan penegakkan hukum pada pengelolaan terumbu karang itu dapat dikelompokan menjadi dua; penegakkan hukum lansung bersentuhan dengan pengelolaan terumbu karang itu sendiri; dan disisi lain penegakkan hukum tidak lansung yakni berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berada diluar pengelolaan terumbu karang, misalnya pembangunan sarana fisik. Dalam kaitannya dengan terjadinya pelanggaran terhadap perusakan terumbu karang secara lansung maupun tidak lansung, lebih tegas dan berat sebagamana diatur dalam UU No.27 Tahun 2007.
Adanya sanksi yang berat itu pantas, karena hal ini benar-benar merupakan masalah serius dan seharusnya setiap prilaku manusia yang merusak terumbu karang baik langsung atau tidak langsung patut dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa.

SAVE OUR CORAL REEFS….!!! BRAVO MAPALA JUSTITIA…!!!

(MJFH 138)

Iklan

Silahkan Tulis Komentar/Saran/Kritik Anda...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s