JALUR KEMBAR PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT : MEMPERMUDAH ATAU MEMPERSULIT?

unnamed

Sesuai bunyi isi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sehingga belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat.

Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ialah untuk memberikan kepastian hukum dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya yang telah dijamin secara konstitusional serta sebagai jaminan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

meratus

Lalu bagaimanakah mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat? Sejauh ini ada 2 (dua) mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan, yakni dengan penetapan Peraturan Daerah atau dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa:

  • Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
  • Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

  1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (recht sgemeenschap);
  2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian dalam pengukuhannya ditetapkan melalui Peraturan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Namun dalam upaya pelaksanaannya tentu tidak mudah, mulai dari mekanisme yang rumit dan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit tentunya akan menjadi kendala. Sehingga diperlukan suatu terobosan yang dapat mempermudah dalam proses pengukuhannya.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa:

  • Pasal 3 :
  • Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
  • Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  1. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
  2. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  3. Kepala Bagian Hukum secretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
  4. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
  5. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
  • Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
  • Pasal 4 :

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

  1. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  2. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  3. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Identifikasi dilakukan dengan mencermati:

  1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  2. Wilayah Adat;
  3. Hukum Adat;
  4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  5. kelembagaan/system pemerintahan adat.

Setelah melakukan identifikasi dan mendapatkan hasilnya, maka yang selanjutnya dilakukan adalah verifikasi dan validasi yang hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Kemudian panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota, sehingga dapat dilakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan adanya dua mekanisme pengakuan yang berbeda, tentunya akan menimbulkan pemahaman yang berbeda pula bagi masyarakat hukum adat. Kedua peraturan perundangan diatas sebagai rujukan dan payung hukum untuk mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Masalah kedua adalah jika suatu kesatuan masyarakat hukum adat mengikuti mekanisme pengakuan sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014, maka mereka belum bisa mengklaim hutan adat karena untuk mengklaim hutan adat diperlukan Peraturan Daerah yang telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tersebut yang merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di Kalimantan Selatan sendiri sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah  yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat.

Insanul Kamilah

KAMI MENCINTAI ALAM KARENA TANPA ALAM KAMI BUKAN APA-APA