Hasil Ekspedisi Patang Jala II

KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI DI SEPANJANG DAS DAN SUB-DAS BARITO, TABALONG – BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

Gusti Kevin Wijaya, Muhammad Maulana, M. Imam Satria Jati, Wardhono Condro W, Badrul Aini, Subli, M Nazmi Abdi, M Reza Pahlawan, Insanul Kamilah, Edwin El Fadilla

Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas

mapala.justitia@yahoo.co.id

ABSTRAK – Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS masih belum dapat memperbaiki keadaan DAS yang rusak. Sejak tahun 1984 Pemerintah telah menconangkan penanganan 22 DAS Prioritas sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU.124/Kpts/1984), tetapi saat ini jumlah DAS prioritas malah bertambah menjadi 108 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 328/Menhut- 11/2009 tanggal 12 iuni 2009 tentang Penetapan DAS Prioritas). Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pada DAS prioritas belum tepat, karena sering kali akar permasalahan yang ada belum terdeteksi. Masalah yang lain adalah tidak tersedianya informasi lengkap mengenai karakteristik DAS dan Sub-DAS yang bersangkutan, terutama untuk daerah Luar jawa, misalnya infarmasi mengenai karakteristik lahan (bentuk lahan, geologi, serta lereng). Pola pemanfaatan sempadan sungai di Kalimantan Selatan tentu saja tidak lepas dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Selain itu juga penelitian ini mengambil beberapa titik sampel air di sepanjang sungai-sungai Kabupaten Tabalong hingga sungai-sungai di Kabupaten Barito Kuala.

Kata kunci : Daerah Aliran Sungai (DAS), pemanfaatan, sempadan sungai, kualitas air

LATAR BELAKANG

Sempadan sungai adalah ruang di kiri dan di kanan yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Fungsi Sempadan sungai yang terdapat pada ketentuan pasal 5 ayat (5) PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, yaitu sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sedangkan Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai. Sempadan sungai merupakan bagian dari sungai, sehingga dalam upaya perlindungan sungai menurut PP Sungai dapat dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

  • Menanam tanaman selain rumput;
  • Mendirikan bangunan; dan
  • Mengurangi dimensi tanggul.

Pembatasan terhadap pemanfaatan sempadan sungai dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan fungsi sungai, pencegahan dari pencemaran sungai dan pengembangan sungai. Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila dalam kajian penetapan garis sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan dikembalikan secara bertahap.

PP Sungai menyebutkan ada beberapa bangunan fasilitas/keperluan tertentu yang dikecualikan yang meliputi :

  • Bangunan prasarana sumber daya air;
  • Fasilitas jembatan dan dermaga;
  • Jalur pipa gas dan air minum;
  • Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
  • Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.

Hal tentang sungai ini erat kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memelihara, melindungi, dan mengelola sungai melalui peraturan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan keberlangsungan ekosistem sungai. Begitu pula dengan peran serta masyarakat untuk memelihara lingkungannya dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebijaksana mungkin agar terus terjaga kelestariannya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Mapala Justitia FH Unlam Banjarmasin telah meneliti bagaimana pemanfaatan ruang disekitar sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan dan sebagai tambahan rangkaian penelitian, yaitu meneliti beberapa parameter air sungai, sekaligus menyalurkan minat dan bakat di bidang kepecintaalaman dengan judul “EKSPEDISI PATANG JALA II OBSERVASI PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI OLEH MASYARAKAT DI KALIMANTAN SELATAN”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah, Bagaimanakah pemanfaatan lahan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan?, Apakah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sudah mengatur dan mengakomodir terkait pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kalimantan Selatan.

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah studi awal untuk mengetahui secara umum tentang pola pemanfaatan lahan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan; Mengkampanyekan kepedulian terhadap sumber daya air, agar menambah kesadartahuan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan dalam upaya pelestarian sungai; Menganalisis peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kalimantan Selatan; Juga sebagai sumbangsih kepada pemerintah dan akademisi dalam bentuk pemikiran dan peran serta pengamatan lahan sempadan sungai di Kalimantan Selatan;

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan studi lapangan yang dilakukan di bagian mulai sungai uwie di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong hingga Sungai Martapura di Kota Banjarmasin. Tinjauan pustaka meliputi penelaahan buku-buku referensi terkait yang menunjang penelitian dan laporan penelitian sebelumnya. Selain itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan data primer disepanjang kawasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspedisi Patang Jala II Kajian Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Oleh Masyarakat Di Kalimantan Selatan, kegiatan ini berupa pengarungan sungai-sungai yang menghubungkan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berjarak tempuh ± 319 km dengan menggunakan jukung banjar sebagai alat transportasi sungai, dan observasi pemanfaatan lahan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan serta sebagai tambahan rangkaian penelitian, yaitu meneliti beberapa parameter air sungai, sekaligus menyalurkan minat dan bakat di bidang kepecintaalaman. Tim juga melakukan kampanye kepada masyarakat yang menjadi daerah singgah/istirahat tim terkait keasaman, dan kekeruhan air sungai.

Pengarungan sungai tersebut sebagai bagian dari studi lapangan sendiri melalui 6 (enam) Kabupaten/Kota seperti dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kabupaten, Kecamatan dan Nama Sungai Dalam Wilayah Kajian

No Kabupaten/Kota Kecamatan Nama Sungai
I Tabalong Muara Uya

Haruai

Tanjung

Murung Pudak

Kalua

Pugaan

Uwi

Tabalong

Tabuk

Nagara

Barabai

Barito

Salai Hilir

Gampa

Puntik

Alalak

Martapura

2 Hulu Sungai Utara Amuntai Utara

Amuntai Tengah

Sungai Pandan

Babirik

3 Hulu Sungai Selatan Daha Utara

Daha Selatan

4 Tapin Candi Laras Utara

Candi Laras Selatan

5 Barito Kuala Marabahan

Rantau Badauh

Mandastana

Alalak

6 Banjarmasin Banjarmasin Utara

Selain itu juga dari hasil pola pemanfaatan lahan sempadan sungai yang dikaji disepanjang studi lapangan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Oleh Masyarakat di Sepanjang Wilayah Kajian

tabel

Dalam hal ini pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah belum menerapkan PP Sungai secara efektif, sehingga dalam pemanfaatannya masih banyak menimbulkan permasalahan terhadap sungai. Dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk suatu kegiatan berdasarkan pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PP Sungai harus memperoleh ijin dari pemerintah yang berwenang. Sehingga dalam pemanfaatannya dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan pada sempadan sungai yang dapat mengganggu ekosistem dan keanekaragaman hayati sungai.

Terkait dengan ada tidaknya Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pemanfaatan lahan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, sesuai dengan amanat pasal 80 PP Sungai yang berbunyi : “Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya”.

Akan tetapi PP tentang Sungai ini berbeda dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau pada pasal 27 yang berbunyi :

“Dalam waktu paling lama 3(tahun) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau yang berada dalam kewenangannya”.

Yang berdasarkan amanat PP tentang sungai yang mulai berlaku pada tahun 2011 terhitung sejak itu sampai 5 tahun kedepannya pemerintah yang berwenang wajib menetapkan garis sempadan sungai yang artinya pada tahun 2016 ini tahun terakhir bagi pemerintah yang berwenang wajib menetapkan garis sempadan, akan tetapi berdasarkan berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini yang mulai berlaku pada tahun 2015 mengamanatkan pemerintah yang berwenang wajib menetapkan garis sempadan dalam waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku, yang berarti pada tahun 2018 waktu terakhir pemerintah yang berwenang wajib menetapkan garis sempada

Namun sampai saat ini di Kalimantan Selatan kebijakan Pemerintah di Daerah yang mengatur khusus tentang pemanfaatan lahan sempadan sungai hanya ada 2 peraturan daerah kabupaten/kota. Meskipun di dalam peraturan daerah kabupaten/kota lain juga ada yang memuat tentang sempadan sungai, tetapi tidak mengatur secara khusus tentang batas-batas untuk pemanfaatan lahan sempadan sungai. Sedangkan untuk peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pemanfaatan ataupun penetapan jarak lahan sempadan sungai belum ada aturannya.

Adapun peraturan daerah kabupaten/kota yang khusus mengatur ataupun yang terkait dengan pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kalimantan selatan, diantaranya :

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai

  • Pasal 9    : Garis sempadan pada sungai bertanggul/siring ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
  • Pasal 10 :Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul/siring ditentukan:
  1. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  2. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter).
  3. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

 

Gambar 1. Sketsa Sempadan Sungai

 sempadan sungai

HASIL PENGUKURAN BEBERAPA PARAMETER AIR SUNGAI DI BEBERAPA TITIK SUNGAI SAAT PENGARUNGAN

 

Selain mengkaji pola pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang wilayah kajian, dilakukan juga pengambilan sampel kualitas air di beberapa titik wilayah kajian seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

 

Tabel 3. Grafik Parameter TDS dan EC

tds ec

Tabel 4. Grafik Parameter Ph Air

 grafik air

Tabel 5. Grafik Data Hasil Pengukuran Kualitas Air

KABUPATEN SUNGAI PH TDS EC
Tabalong S. Uwie 7,3 40,0 140,0
S. Ayu 7,5 90,0 250,0
S. Tabalong 7,1 70,0 200,0
S. Tabalong Kiwa 7,1 40,0 140,0
S. Tabalong 7,3 50,0 160,0
S. Tabalong 6,8 50,0 150,0
HSU S. Tabuk 6,9 80,0 250,0
S. Nagara 6,9 70,0 190,0
S. Nagara 6,4 120,0 310,0
S. Nagara 6,3 120,0 310,0
Tapin S. Nagara 4,3 170,0 400,0
S. Nagara 3,9 180,0 430,0
S. Tapin 4,4 140,0 380,0
S. Tapin 4,1 260,0 590,0
Barito Kuala S. Barito 4,0 120,0 300,0
S. Barito 4,3 30,0 150,0
S. Gampa 3,0 450,0 1040,0
S. Gampa 2,7 1320,0 2720,0

 

 

Gambar 2. Rute Wilayah Kajian/Ekspedisi

 peta

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian yang telah dilakukan antara lain adalah, Pertama, Pola pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ataupun bangunan selain dari pada yang termuat di dalam PP No. 38 tahun 2011 Tentang Sungai. Kedua, Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai memang sangat baik untuk melindungi fungsi sungai, namun tidak memungkinkan untuk diterapkan secara optimal di Kalimantan Selatan pada khususnya karena tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Kalimantan Selatan yang pada dasarnya banyak hidup di daerah pinggiran sungai. Sehingga perlu terobosan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar wilayah sempadan sungai dan dapat juga menjaga fungsi kelestarian sungai dan lingkungan hidup.

 

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah hasil kajian yang dilakukan adalah, Pertama, Pemerintah harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi sungai dengan terus melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan sungai. Kedua, Pemerintah juga harus merencanakan program sanitasi lingkungan bisa berupa penyediaan WC umum, tempat sampah, pengelolaan limbah cair, dan juga melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarkat yang hidup di tepian sungai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga fungsi sungai. Ketiga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus segera mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pelestarian fungsi sungai sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam PP 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74;
  7. Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persayaratan Kualitas Air Minum;
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaliman Selatan;
  12. http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html
  13. https://id.wikipedia.org/

KAMI MENCINTAI ALAM KARENA TANPA ALAM KAMI BUKAN APA-APA